Senin, 16 Agustus 2004

40 Tahun Pidato Trisakti Bung Karno : Vivere Pericoloso

Dalam pidatonya menyambut Hari Ulang Tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1964, Bung Karno mengambil judul “Tahun Vivere Pericoloso”  sebuah istilah berasal dari Bahasa Italia, yang artinya kira-kira “Hidup dalam suasana penuh bahaya”,  pidato ini mengungkapkan tiga paradigma besar yang bisa membangkitkan Indonesia menjadi bangsa yang besar baik secara politik maupun ekonomi.

TRISAKTI KONSEPSI BUNG KARNO

Tri sakti yang di maksudkan Bung Karno adalah, Pertama, “Berdaulat dalam politik”.  Pemikiran Bung Karno ini bukan lahir dari ruang hampa, Bung Karno telah lama melakukan analisa terhadap kondisi masyarakat Indonesia. Melalui kontemplasi disimpulkan bahwa penderitaan rakyat Indonesia disebabkan sistem menindas dan memeras kolonialisme dan imperialisme yang lahir dari rahim kapitalisme dan feodalisme bangsa sendiri.
Sebagai antithesis kolonialisme dan imperialisme Bung Karno menekankan “Nasionalisme”, nasionalisme yang hidup di taman sarinya internasionalisme, nasionalisme yang ingin mengangkat harkat dan derajat hidup manusia, nasionalisme yang berperikemanusiaan, tidak menginginkan terjadinya I’exploitation de nation par nation (penindasan suatu bangsa terhadap bangsa lain), maupun I’exploitation de l’homme par I’homme (penindasan manusia terhadap manusia lain). Dengan demikian maka dapatlah dipahami bahwa watak dari Nasionalisme Indonesia bukanlah nasionalisme yang chauvinistik, melainkan nasionalisme yang berperikemanusiaan, nasionalisme yang menginginkan terwujudnya kesejahteraan bersama, atau Sosio-Nasionalisme.
Diatas negara bangsa merdeka itu dibangun demokrasi yang mengabdi kepada kepentingan Rakyat,  bukan mengabdi kepada klas borjuasi dan kapitalis. Demokrasi bukanlah sekedar kebebasan, melainkan “tegaknya keberdayaan dan kedaulatan Rakyat”. Rakyatlah yang harus berdaulat, dan kedaulatan itu dipergunakan untuk melahirkan kesejahteraan rakyat, mendatangkan keadilan sosial. Demokrasi yang ingin ditegakkan adalah Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi.

Berdikari di Bidang Ekonomi, sebagai konsep kedua Tri Sakti (demokrasi ekonomi), tidak dapat dipisahkan dengan konsep pertama “Berdaulat di bidang Politik” (Demokrasi Politik). Melalui demokrasi ekonomi Bangsa Indonesia anti terhadap kolonialisme dan imperialism, berarti secara inplisit anti terhadap kapitalisme yang melahirkan eksploitasi terhadap manusia (imperialism).
Kapitalisme dalam pandangan Bung Karno adalah : sistem pergaulan hidup yang timbul dari cara produksi yang memisahkan kaum buruh dengan alat produksi. Kapitalisme timbul dari cara produksi, yang menjadi sebab nilai lebih tidak jatuh ketangan kaum buruh, melainkan ketangan pengusaha. Kapitalisme meyebabkan akumulasi kapital, konsentrasi kapital, sentralisai kapital, dan indutrieel reserve-armee (barisan penganggur). Kapitalisme mempunyai arah kepada verelendung (memelaratkan kaum buruh).
Bung Karno dalam Pledoinya “Indonesia Menggugat”dihadapan pemerintah Belanda 18 Agustus 1930 mengatakan, terjadi sekarang ini, fase imperialisme moderen lewat Kapitalisme sudah kita hadapi. Cengkraman kuku-kuku imperialisme dan bujuk rayu kaum imperialis sudah mulai kita rasakan. Sebagian besar dari bangsa ini menikmatinya sebagai upaya untuk menumpuk kekayaan dengan cara menjadi boneka kaum imperialis, dan sebagiannya lagi merasakan ketertindasan. Oleh karena itu, Bung Karno menekankan bahwa bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri dalam mengatur perekonomian demi kesejahteraan rakyat.

Ketiga, berkepribadian dalam kebudayaan. Aspek budaya bagi Bung Karno sama pentingnya dengan  aspek lainnya. Bangsa Indonesia harus menghormati budaya warisan nenek moyang dan menghargai nilai – nilai luhur kebudayaan di masyaraskat. Karakter dan kepribadiaan budaya Nusantara haruslah di jaga dan dilestarikan. Misalnya budaya gotong royong yang melambangkan kolektifitas sebuah komunitas yang guyub dan berbagai karya budaya yang mewarnai dunia seni. Indonesia memiliki kekayaan budaya., seperti budaya Jawa yang kaya akan nilai luhur. Misalnya di katakan bahwa masyarakat Jawa sangat menghargai aturan yang formal. Etika dan aturan yang lahir dari keputusan formal pasti akan dilegitimasi secara kolektif oleh masyarakat. Kandungan budaya seperti ini sangat bagus dalam memperkuat demokrasi karena proses demokratisasi pada beberapa sisi mengandung etika dan nilai – nilai yang formal. Ini membuktikan keyakinan Bung Karno bahwa budaya kita adalah budaya yang luhur dan mendukung kepribadian bangsa Indonesia. 

 Menurut Bung Karno “Nation Building dan Character Building” harus diteruskan sehebat-hebatnya demi menunjang kedaulatan politik kita.”