SISTIM EKONOMI POLITIK YANG BERWATAK OTORITER DAN ANTI RAKYAT

SEGERA KUBUR ORDE BARU DAN BANGUN ORDE DEMOKRATIS KERAKYATAN

(oleh : dr. R. Ciptaning P.) *

ORDE BARU SEBAGAI SEBUAH SISTIM EKONOMI POLITIK YANG BERWATAK OTORITER DAN ANTI RAKYAT

Gerakan rakyat yang tertindas selama 32 tahun dibawah sistim orde baru

adalah gerakan yang melawan penindasan itu sendiri. Gerakan yang

berawal dari sebuah kritik terhadap pemerintahan Soeharto yang

merampas kekuasaan dari tangan pemerintahan Soekarno yang sah lewat

sebuah kudeta militer, didukung oleh mahasiswa angkatan 66,--yang

tergabung dalam KAMI dan KAPI dengan dalih Soekarno telah terpengaruh

oleh faham-faham komunis pada waktu itu,--awalnya membangkitkan

kesadaran sebagian dari eksponen mahasiswa angkatan 66 itu sendiri.

Dengan cepat angkatan Soe Hok Gie (untuk membedakan dengan angkkatan

66) dapat melihat secara kritis kesalahan angkatan 66 itu bahwa

mahasiswa ternyata telah ditunggangi oleh kepentingan Soeharto dan

Amerika untuk melakukan pembantaian terhadap orang-orangg kiri

(komunis, sosialis dan nasionalis kiri) dengan tujuan untuk memastikan

keamanan Amerika di Asia Tenggara. Sejumlah tulisan iliha lewat

berbagai penelitian telah dilakukan oleh beberapa intelektual seperti

Wertheim, Peter Dale Scott, Harold Crouch dan berbagai tulisan lainnya yang selama Rezim Diktaktor Soeharto berkuasa menjadi barang haram untuk dibaca dan dikaji.

Langkah pertama Soeharto setelah memanipulasi SUPER SEMAR adalah

melakukan politik adu domba di kalangan rakyat yang menyebabkan 3 juta

jiwa (menurut pengakuan Sarwo Edi) kaum komunis, sosialis dan

nasionalis kiri menjadi korban keganasan fascisme Soeharto. Sebagian

berada dalam kamp-kamp tahanan Orde Baru di kota-kota besar hampir di

seluruh Indonesia dan di Pulau Nusa Kambangan dan Pulau Buru. Hal

inilah yang membuka mata Soe Hok Gie dan yang lainnya, bahwa mahasiswa telah ditunggangi oleh Angkatan Darat pada waktu itu dipimpin oleh Soeharto sebagai pengemban SUPER SEMAR. Lewat sebuah sidang MPR yang telah direkayasa oleh petinggi-petinggi Angkatan Darat pada waktu itu, setelah pidato pertanggungjawaban Soekarno di tolak maka Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden. Sebagai sebuah epilog dari skenario

perebutan kekuasan lewat kudeta.

Setelah berkuasa maka Soharto dengan cepat membubarkan KAMI dan KAPI yang terlihat mulai sadar akan nasib mahasiswa yang menjadi pecundang gerakan yang dibiayai oleh CIA. Badan inteljen Amerika berperan besar dalam beberapa percobaan pembunuhan Soekarno. Badan ini dibiayai oleh pemilik-pemilik modal besar Amerika dan pemerintahan Amerika yang memang dari dulu sangat anti Soekarno yang bercita-cita untuk membangun masyarakat adil dan makmur berbasiskan Sosialisme Indonesia berdasarkan pada UUD 45 dan Panca Sila. Jelas Soekarno adalah

penghambat bagi kepentingan pemilik modal asing (meminjam istilah

Soekarno sendiri : Neo Kolonialis dan Imperialisme). Pada waktu Orde

Baru berkusa sejak awalnya jelas dilandasai oleh kepentingan pemilik

modal besar. Kapitalismelah yang menjadi landasan filosofi bagi orde

baru, sebagai antitesa dari sistim sosialis yang di bangun oleh

Soekarno dan founding father lainnya.

Setelah orde baru berkuasa penuh dengan filosofi pembangunannya

sebagai baju kapitalisme maka rangkaian program politik dibangun untuk

memperkuat kediktaktorannya. Beberapa ekonom lulusan Amerika diajak

(yang dengan licik akhirnya juga disingkirkan oleh Soeharto menjelang

kejatuhannya) untuk menjadi think-tank program-program ekonominya.

Kekuasaan diktaktor Soeharto juga , terus terang saja diperkuat oleh

angkatan darat yang semakin menguat ditubuh ABRI. dengan bekal DWI

FUNGSI sebagai legitimasi untuk mengawasi rakyat, menakut-nakuti

rakyat bahkan melakukan penangkapan-penangkapan dan serangkaian

pembunuhan politik terhadap kaum sipil maupun militer yang mulai

sadar dan kritis terhadap Soeharto. Keduanya, ekonomi dan politik

berada dalam satu jalur komando langsung dari diktaktor Soeharto yang

berkuasa penuh sebagai Panglima Tertinggi ABRI. Lemaga-lembaga ilegal

bikinan Soeharto dari KOPKAMTIB sampai BAKORSTRANAS didukung oleh aparatus intelejen BAKIN, BAIS dan BIA yang di bawah komando Soeharto langsung menjadi gada pemukul rakyat yang mencoba kritis dan melawan. Dengan stikma eksrim kanan, ekstrim kiri, eksrim tengah sampai GPK, tetap menjadi hantu-hantu yang diciptakan oleh Soeharto dan aparatus orde barunya dari awal berkuasa sampai menjelang kejatuhannya,--bahkan sampai sekarang tetap diberlakukan untuk tetap bisa mempertahankan bangunan Orde Baru yang sudah hampir runtuh. Bahkan setelah tidak berkuasa lagi aparatus orde baru yang tersisa di dalam tubuh ABRI dan Birokrat tetap memelihara teror, penculikan, pemenjaraan, pecah-belah dan adu homba dengan isu SARA.

Dwi fungsi adalah konsepsi dan praktek yang sangat bertentangan dengan

rakyat dan Sapta Marga ABRI sendiri. Tentara Dwifungsi adalah tentara

yang menginjak-injak perjuangan luhur Panglima Besar Sudirman karena

selama 32 tahun menjadi alat penindas dan pembantai rakyat karena

telah menjadi Watchdog dari pemilik modal. Sebagain besar

perusahaan-perusahaan besar menggunakan perwira-perwira aktif maupun

purnawirawan duduk sebagai komisaris atau direksi. Mereka di gaji

untuk menjaga perusahaan dan mempermudah perusahaan untuk melakukan ekspansi. Perwira-perwira menanam saham dalam apa yang dinamakan tugas kekaryaan mereka. Sampai tingkatan terendah (satpam dan sistim security lainnya) dari sebuah perusahaan besar dapat ditemui baju hijau yang makan dari gaji pada pemilik-pemilik modal. Adalah benar

bahwa kolusi terbesar dan terkuat di Indonesia dilakukan oleh

Kapitalis dan tentara dan selama 32 tahun menjadi sah oleh DWI FUNGSI

yang dipelihara oleh Soeharto. Dengan DWI FUNGSI, Soeharto berhasil

menumpulkan cita-cita Sudirman terhadap tentara,--yaitu sebagai tentara

rakyat.

Pembangunan sebagai baju filosofi dilengkapi dengan Pancasila dan UUD

45 yang telah dimanipulasi dalam satu paket doktrin P4, harus berjalan

diatas logika modal. Kesadaran kritis yang coba tumbuh akan berhadapan

dengan program de-politisasi yang secara nyata dan terang-terangan

tanpa tahu malu memerkosa hak-hak rakyat di semua sisi kehidupan :

ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan,

secara legal dilakukan dan menjadi sah di atas nilai, hukum dan aturan

yang berlaku di seluruh sendi kehidupan masyarakat selama 32 tahun.

Penyimpangan tadinya mungkin berawal dari lingkaran elit politik dan

militer saja namun perlahan-lahan penyimpangan-penyimpangan seperti

Kolusi, Korupsi, Nepotisme, Pungli masuk merasuk dan meluas sampai

keseluruh tingkatan masyarakat dan menjadi sebuah nilai moral baru

yang harus diterima secara wajar dalam sistim Orde Baru yang

seolah-olah berhasil menyelamatkan Indonesia dari kemiskinan dan

kekacauan politik yang di bangun Orde Soekarno. Proyek-proyek besar

didasari konsep-konsep besar dengan iming-iming globalisasi yang

menjanjikan kesejahteraan bagi bangsa Indoesia setiap harinya semakin

kuat menjadi pilar-pilar berdirinya Orde Baru di bawah Pemerintahan

Diktaktor Soeharto. Boom Minyak ditahun 70-an menutup mata semua orang

seakan-akan bangsa ini akan sangat siap untuk tinggal landas.

Investasi modal asing dan hutang luar negeri diklaim sebagai sebuah

keniscayaan yang bisa mempertipis jurang kemiskinan dan membangun

kelas menengah baru. Sektor pertanian yang pada awal orde baru

dijanjikan sebagai target prioritas pembangunan harus berhadapan

dengan penggusuran lahan-lahan produktif untuk diganti dengan industri

dan pendukung industri seperti waduk-waduk raksasa yang memelaratkan

jutaan rakyat pedesaan yang menjadi miskin akibat ambisi serakah dari

kepentingan modal yang dipoles dengan modernisasi desa dan peningkatan

sumber daya manusia dari petani menjadi buruh=97yang juga diperas dengan

upah murah bahkan diekspor keluar negeri secara sah.

Di bidang politik Golkar yang pada awalnya dibangun oleh angkatan

darat untuk melawan Soekarno, menjadi kekuatan politik terbesar di

bawah Orde Baru. Golkar memilik hak melebihi dua Partai lainnya yang

dibentuk sebagai hasil fusi ( baca : kontrol dan injak) yang

direkayasa oleh angkatan darat diktaktor Soeharto. Golkar dengan

dukungan ABRI dan Birokrat Orde Baru yang pada perkembangan berikutnya

berhasil menyeret sebagian kekuatan agama dalam hal ini Islam menjadi

satu kekuatan yang melegitimasikan sistim Orde Baru yang semakin lama

semakin serakah menelan investasi asing dan hutang luar negeri.

Semenjak berdirinya Orde Baru Islam telah dimanipulasi oleh Soeharto

dan aparatus orde barunya untuk terlibat mensahkan sebuah sistim

politik hipokrit yang anti rakyat. Tujuannya adalah sebagai tameng

moral dan agama untuk melaksanakkan praktek-praktek Kolusi, Korupsi

dan Nepotisme. Kenyataan pahit ini tidak akan pernah bisa dihapus dari

sejarah bahwa Soeharto dan orde Barunya adalah berhasil memutar

balikkan nilai-nilai luhur dan perjuangan Islam untuk pembebasaan.

Golkar telah bekerja sebagai kekuatan konsolidatif semua kekuatan

Islam untuk mendukung sistim yang sebenarnya menjadi musuh bagi

cita-cita Islam. Islam-Islam Orde Baru yang lahir tumbuh dan disusui

oleh kroni Kapitalisme sangat memusuhi perjuangan rakyat untuk

pembebasan dan sangat mudah dimobilisir untuk di adu domba sesama

rakyat oleh aparatus orde baru..

Golkar sangat pandai dan kuat mengatur serangkaian manipulasi menjadi

sah. Desa-desa yang telah dide-politisasikan tidak diizinkan untuk

dimasuki oleh kekuatan lain selain Golkar. Baik dari aparatus desa

sampai kyai-kyai Golkar adalah senjata ampuh bagi Golkar untuk

menggalang massa rakyat pedesaan. Semuanya itu dibiayai oleh kapitalis

kroni Soeharto.

* dr. R. Ciptaning P. Koordinator Komite Pendukung Megawati-KPM,

seorang dokter yang sedang kehilangan hak prateknya dan pernah

menginap dalam tahanan Orde Baru-Soeharto, dan merasakan berada

di ruang interogator BIA, sebagai konsekwensi dari perjuangan

sebuah keyakinan.

Continue Reading →

Berdiri di Atas Kaki Sendiri

Soekarno (Bung Karno) Presiden Pertama Republik Indonesia, 1945- 1966, menganut ideologi pembangunan ‘berdiri di atas kaki sendiri’. Proklamator yang lahir di Blitar, Jatim, 6 Juni 1901 ini dengan gagah mengejek Amerika Serikat dan negara kapitalis lainnya: "Go to hell with your aid." Persetan dengan bantuanmu. Namun, akhirnya ia lebih condong ke Blok Timur (Komunis) yang dikendalikan Uni Soviet dan RRC. Pemimpin Besar Revolusi ini berhasil menggelorakan semangat revolusi bagi bangsanya, serta menjaga keutuhan NKRI.

Kendati ia belum berhasil dalam bidang pembangunan ekonomi untuk membawa rakyatnya dalam kehidupan sejahtera, adil makmur. Ideologi pembangunan yang dianut pria yang berasal dari keturunan bangsawan Jawa (Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo, suku Jawa. Ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai, suku Bali), ini bila dilihat dari buku Pioneers in Development, kira-kira condong menganut ideologi pembangunan yang dilahirkan kaum ekonom "merah".

Bagi kaum "merah", tak ada kamus bahwa membangun suatu negeri harus ngemis kepada Barat. Haram hukumnya minta-minta bantuan asing. Bersentuhan dengan negara Barat yang kaya, apalagi sampai meminta bantuan, justru mencelakakan si melarat (negara miskin).

Bagi Bung Karno, yang ketika kecil bernama Kusno, ini tampaknya tak ada kisah manis bagi negara-negara miskin yang membangun dengan modal asing dan bantuan Barat. Semua tetek bengek manajemen pembangunan yang diperbantukan dan arus teknologi modern yang dialihkan -- agar si miskin jadi kaya dan mengejar Barat -- hanyalah alat pengisap kekayaan si miskin yang membuatnya makin terbelakang.

Itulah Bung Karno yang berhasil menggelorakan semangat revolusi dan mengajak berdiri di atas kaki sendiri bagi bangsanya, tapi belum berhasil membawa rakyatnya dalam kehidupan sejahtera.

Masa kecil Bung Karno memang sudah diisi semangat kemandirian. Ia hanya beberapa tahun hidup bersama orang tua di Blitar. Semasa SD hingga tamat, ia tinggal di Surabaya, indekos di rumah Haji Oemar Said Tokroaminoto, politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Kemudian melanjut di HBS (Hoogere Burger School). Saat belajar di HBS itu ia pun telah menggembleng jiwa nasionalismenya. Selepas lulus HBS tahun 1920, ia pindah ke Bandung dan melanjut ke THS (Technische Hoogeschool atau sekolah Tekhnik Tinggi yang sekarang menjadi ITB). Ia berhasil meraih gelar "Ir" pada 25 Mei 1926.

Kemudian, ia merumuskan ajaran Marhaenisme dan mendirikan PNI (Partai Nasional lndonesia) pada 4 Juli 1927, dengan tujuan Indonesia Merdeka.. Akibatnya, Belanda, si penjajah, menjebloskannya ke penjara Sukamiskin, Bandung pada 29 Desember 1929. Delapan bulan kemudian baru disidangkan. Dalam pembelaannya berjudul Indonesia Menggugat, dengan gagah berani ia menelanjangi kemurtadan Belanda, bangsa yang mengaku lebih maju itu.

Pembelaannya itu membuat Belanda makin marah. Sehingga pada Juli 1930, PNI pun dibubarkan. Selelah bebas (1931), Bung Karno bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya. Akibatnya, ia kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Ende, Flores, tahun 1933. Empat tahun kemudian dipindahkan ke Bengkulu.

Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Sebelumnya, ia juga berhasil merumuskan Pancasila yang kemudian menjadi dasar (ideologi) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia berupaya mempersatukan nusantara. Bahkan ia berusaha menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dengan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang kemudian berkembang menjadi Gerakan Non Blok.

Pemberontakan G-30-S/PKI melahirkan krisis politik sangat hebat. Ia pun tak mau membubarkan PKI yang dituduh oleh mahasiswa dan TNI sebagai dalang kekejaman membunuh para jenderal itu. Suasana politik makin kacau. Sehingga pada 11 Maret 1966 ia mengeluarkan surat perintah kepada Soeharto untuk mengendalikan situasi, yang kemudian dikenal dengan sebutan Supersemar. Tapi, inilah awal kejatuhannya. Sebab Soeharto menggunakan Supersemar itu membubarkan PKI dan merebut simpati para politisi dan mahasiswa. MPR mengukuhkan Supersemar itu dan menolak pertanggungjawaban Soekarno serta mengangkat Soeharto sebgai Pejabat Presiden.

Kemudian Bung Karno ‘dipenjarakan’ di Wisma Yaso, Jakarta. Kesehatannya terus memburuk. Akhirnya, pada hari Minggu, 21 Juni 1970 ia meninggal dunia di RSPAD. Ia disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jatim di dekat makam ibundanya, Ida Ayu Nyoman Rai. Paduka Yang Mulia Pemimpin Revolusi ini meninggalkan 8 orang anak. Dari Fatmawati; Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati dan Guruh. Dari Hartini: Taufan dan Bayu, dan dari Ratna Sari Dewi, wanita turunan Jepang bernama asli Naoko Nemoto; Kartika.

di susun kembali oleh : M. Fajrin

Continue Reading →

Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S

>Kompas Cyber Media, Jumat, 1 Juni 2001

Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S

Maruli Tobing

JANUARI 1965 mendung menyelimuti Jakarta. Rakyat letih dan cemas. Isu kudeta merebak di tengah inflasi meroket. Bahan-bahan kebutuhan pokok lenyap di pasaran. Setiap hari rakyat harus sabar berdiri dalam antrean panjang untuk menukarkan kupon pemerintah dengan minyak goreng, gula, beras, tekstil, dan kebutuhan lainnya. Rupiah nyaris tidak ada nilainya.Di hampir segala pelosok kota di Jawa, barisan pengemis menadahkan tangan, berharap orang lain mengasihani. Di pesisir selatan Jawa Tengah dan Timur, kelaparan mirip hama, merembet dari desa ke desa lainnya. Di Kabupaten Gunung Kidul, DIY, misalnya, ribuan penduduk berbondong-bondong meninggalkan desa menuju kota dengan berjalan kaki. Dalam eksodus dengan perut kosong itu, mereka memakan daun-daunan dan apa saja yang dilihat sepanjang jalan. Sedang rekannya yang tidak kuat menahan derita dan kemudian tewas, mayatnya ditinggal begitu saja.

Inilah kondisi Republik Indonesia yang tercabik-cabik oleh pertikaian dan perang saudara. Sejak pengakuan kedaulatan, nyaris tidak ada hari dilalui tanpa konflik terbuka. Mirip kapal bocor di tengah terjangan badai dahsyat, republik yang baru belajar merangkak itu nyaris tenggelam. Bahkan, ketika babak-belur menghadapi agresi bersenjata Belanda, pecah Peristiwa Madiun (1948). Setelah itu gelombang badai perang saudara susul-menyusul menghantam republik.

Di Jawa Barat, SM Kartosuwirjo memproklamirkan DI/ TII, diikuti oleh Daud Beureueh di Aceh dan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Di Maluku, mereka yang kecewa pada pemerintah pusat, bergabung dengan elemen-elemen eks tentara kolonial, membentuk RMS (Republik Maluku Selatan). Belanda ikut pula membantu persenjataan melalui Papua Barat.

Belum lagi usai pemberontakan DI/TII dihadapi, muncul PRRI dan Permesta di Sumatera dan Sulawesi. Ketika gerakan pemberontak ini mulai dapat dipatahkan, Indonesia terseret dalam konfrontasi merebut Papua Barat, yang kemudian diberi nama Irian Jaya. Usai perhelatan besar ini, lahir pula konfrontasi menentang pembentukan federasi Malaysia tahun 1963.

Semua ini menguras energi nasional. Pembangunan ekonomi terbengkalai. Kehidupan di berbagai sektor morat-marit. Namun bagi angkatan darat, keadaan ini membuka peluang untuk tampil sebagai garda republik. Mereka mentransformasikan organisasinya menjadi kekuatan sosial, politik dan ekonomi. Bung Karno tidak mampu mengimbangi permainan Angkatan Darat, yang bergerak secara sistematis dengan roda organisasinya.

Bung Karno sendiri bukannya tidak menyadari keadaan yang membahayakan itu. Namun, semangat revolusionernya yang tidak pernah pudar, yang dirumuskannya sebagai "maju terus pantang mundur," mengharuskan bekerja sama dengan Angkatan Darat. Tanpa dukungan angkatan bersenjata, khususnya Angkatan Darat, semangat itu tidak akan terdengar gaungnya, karena revolusi tidak dapat lepas dari konfrontasi dan sejenisnya. Sedang konfrontasi membutuhkan angkatan perang.

Bagi Angkatan Darat di bawah Kolonel Nasution, inilah jembatan emas menuju puncak kekuasaan. Transformasi itu mencapai puncaknya pada periode Orde Baru. Atau seperti tulis Adam Schawarz dalam bukunya A Nation in Waiting, Indonesia in 1990's, mereka yang tadinya berada di bawah pemerintahan sipil, berbalik mendominasi sipil.

ANGKATAN Darat sendiri sesungguhnya penuh dengan bisul konflik. Namun, dialihkan kepada sipil, hingga membuat citra sistem demokrasi parlementer mengalami degradasi. Jatuh-bangunnya kabinet menjadi bulan-bulanan. Bahkan dianggap sebagai membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Elite politik diidentikkan dengan pengacau. Sedang jajaran pejabat sipil dituding korup dan tidak becus mengurus pemerintah.

Padahal nyaris tidak satu pun konflik yang membahayakan bangsa absen dari keterlibatan para perwira Angkatan Darat. Singkatnya, konflik bersenjata yang terjadi selama ini sebagai solusi terhadap masalah-masalah politik, baik itu Peristiwa Madiun, DI/TII, RMS, PRRI-Permesta, hingga G30S, tidak lepas dari konflik dalam tubuh angkatan perang Indonesia, khususnya Angkatan Darat. Bahkan gelombang perang saudara yang melanda Aceh dan Maluku, juga tidak luput dari intervensi sejumlah anggota militer.

Sebagai institusi, tindakan paling berani dilakukan pada 17 Oktober 1952. KSAD Kolonel AH Nasution marah setelah konsep reorganisasi dan rasionalisasi Angkatan Darat tidak didukung pemerintah. Selain mengerahkan 30.000 orang menuntut dibubarkannya kabinet, di depan Istana, perwira yang loyal kepada Nasution juga

mengarahkan meriam ke Istana.

Percobaan kudeta ini gagal, karena Bung Karno tidak mempan digertak. Sebaliknya, Nasution malah dipecat. Waktu itu pemerintah terpaksa menolak gagasan Nasution akibat munculnya protes dari para perwira eks Pembela Tanah Air (Peta). Dalam hal ini Nasution bukannya melakukan konsolidasi menyelesaikan masalah internal, sebaliknya justru mencari sasaran ke Istana.

Sejak peristiwa itu, Angkatan Darat makin percaya diri. Apalagi setelah berhasil mendesak mundur Kabinet PM Ali Sastroamidjojo tahun 1955. Tanggal 15 November 1956, Kolonel Zukifli Lubis malah mencoba melakukan kudeta dengan menduduki Jakarta. Perwira yang loyal kepada Nasution itu berhasil menghempang masuknya beberapa batalyon pasukan Siliwangi ke Jakarta. Setahun kemudian, 30 November 1957, Saleh Ibrahim, ajudan Kolonel Lubis, mencoba membunuh Bung Karno dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Peristiwa Cikini.

Semua peristiwa itu bersumber pada konflik intern Angkatan Darat. Bung Karno mendukung penunjukan kembali Nasution sebagai KSAD pada tahun 1955. Ia menaruh harapan besar atas rencana reorganisasi dan rasionalisasi Nasution yang pernah ditolaknya. Tapi kenyataan menunjukkan hal sebaliknya. Konflik internal Angkatan Darat makin memanas. Para panglima militer di daerah malah mengambil alih pemerintahan dari tangan sipil, dan memberlakukan darurat perang. Puncaknya adalah PRRI-Permesta, 1958.

Disadari atau tidak, harapan Bung Karno untuk "mengandangkan" Angkatan Darat dan menjauhinya dari kudeta militer, mirip suatu kemustahilan. Angkatan darat telanjur ikut dalam proses politik. Lantas jika muncul ambisinya untuk memperoleh kekuasaan politik lebih besar, jelas sulit untuk dihempang.

Persoalannya, seperti kata Harold Crouch dalam bukunya The Army and Politics in Indonesia, Angkatan Darat lahir dari situasi perjuangan politik kemerdekaan. Embrionya adalah laskar-laskar yang dibentuk oleh masing-masing partai maupun organisasi politik. Faksi-faksi menjadi lumrah. Seperti halnya dalam politik, Angkatan Darat juga tidak bisa dilepaskan dari kegiatan bisnis.

Jika pendapat ini diformulasikan dalam suatu proposisi, maka sebaliknya adalah benar bahwa penolakan Angkatan Darat terhadap demokrasi parlemen tidak dapat dilepaskan dari substansi sistem parlementer, yang mustahil memberi tempat bagi hegemoni militer. Dengan konsep one men one vote saja, Angkatan Darat tidak akan pernah di atas sipil. Pendapat yang hampir sama dikemukakan Adam Schwarz.

BUNG Karno yang sejak

awal tidak menyukai sistem demokrasi parlementer, gusar setelah kabinet baru hasil Pemilu 1955, mengabaikan perintahnya agar PKI disertakan. PKI secara mengejutkan berhasil menempati urutan ke-4 dalam jumlah perolehan suara pada Pemilu 1955. Namun, Mohammad Hatta yang anti-PKI dan memandang sistem parlementer masih yang terbaik, merespons Bung Karno dengan mengundurkan diri sebagai wapres pada tanggal

1 Desember 1956.

Mundurnya Hatta, meningkatnya perlawanan di daerah, dan pertarungan antar-elite politik di Jakarta, tidak membuat Bung Karno mundur. Tanggal 21 Februari 1957, secara resmi diumumkan Demokrasi Terpimpin berikut kabinet Nasakom (koalisi PNI, Masyumi, NU, dan PKI), didampingi Dewan Nasional sebagai penasihat. Dewan ini beranggotakan wakil-wakil golongan fungsional yang ada dalam masyarakat.

Ada beberapa argumentasi Bung Karno menyertakan PKI. Antara lain agar partai ini ikut bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Selama ini kabinet hanya jadi bulan-bulanan PKI. Tapi di balik itu sesungguhnya Bung Karno ingin menciptakan kekuatan tandingan bagi Angkatan Darat untuk mencegah kudeta maupun konsentrasi kekuasaan yang berlebilihan.

Bagi Bung Karno, PKI yang merupakan partai komunis ketiga terbesar di dunia dalam jumlah anggota, dapat pula dipakai mencegah subversi imperialis AS dan sekutu-sekutunya melalui solidaritas negara-negara sosialis.

Sebaliknya PKI merasa aman di bawah payung Bung Karno. Sebagai balas budi, PKI merapatkan barisan mendukung kepemimpinan Bung Karno secara konsekuen, dan mengganyang mereka yang menentang Pemimpin Besar Revolusi. Kedekatan Bung Karno dengan PKI menimbulkan kejengkelan di kalangan Angkatan Darat dan juga parpol, khususnya Masyumi dan PKI. Tahun 1960 Nasution memerintahkan penangkapan Aidit dan anggota politbiro PKI lainnya. Namun, segera dibebaskan setelah intervensi Bung Karno.

Dalam konteks Perang Dingin yang sedang mencapai titik didih ketika itu, sikap politik Bung Karno dipandang Presiden Eisenhower sebagai membahayakan kepentingan AS di Asia Tenggara. Terlebih lagi setelah PKI mendapat suara yang begitu besar dalam pemilu. Sedang sukses Konferensi Asia Afrika di Bandung adalah bukti Soekarno condong ke kiri. Maka jika awal 1950 Gedung Putih masih hati-hati menyikapi Bung Karno, setelah pertengahan 1950-an pendapatnya bulat, Bung Karno berbahaya. CIA, Dinas Intelijen AS, mulai menyusun rencana rahasia.

CIA sendiri sebenarnya sudah sejak tahun-tahun sebelumnya bergerak di Indonesia. Tapi operasinya terbatas pada memberi dukungan dan bantuan keuangan bagi kelompok anti-PKI. Salah satu parpol yang anti-PKI dan anti-Bung Karno, pernah mendapat bantuan satu juta dollar AS. Dana yang ditransfer melalui Hongkong itu untuk membiayai kampanye Pemilu 1955.

Peristiwa Cikini yang hampir menewaskan Bung Karno adalah indikasi perubahan sikap AS. Bung Karno sendiri menuding CIA dalangnya, walaupun sulit membuktikannya. Tapi tahun 1975 komisi yang diprakarsai Senator Frank Chuch mengusut kegiatan CIA, menemukan indikasinya. Di depan komisi ini, Richard M. Bissel Jr, mantan wakil direktur CIA pada masa pemerintahan Eisenhower, mengaku dinas intelijen pernah mempertimbangkan membunuh Bung Karno. Namun perencanaannya terbatas pada mengumpulkan aset yang memungkinkan untuk melaksanakannya.

Bagi Eisenhower, tidak ada jalan lain kecuali menetralisasi (baca: meniadakan) Bung Karno, entah dengan cara apa pun. Sebab, jika Indonesia jatuh ke tangan komunis, Malaysia hanya tinggal menunggu waktu saja, kemudian Thailand dan negara-negara tetangganya.

Kebijakan garis keras ini diteruskan oleh Presiden Kennedy dan Lyndon B Johnson. Tapi apa sesungguhnya yang membuat AS habis-habisan intervensi di wilayah RI tidak lebih dari upaya untuk mempertahankan kepentingan ekonomi dan geopolitiknya, karena kekayaan sumber alam Indonesia disebut menempati urutan kelima di dunia. Jepang, misalnya, sangat bergantung pada pasokan bahan bakar minyak dari Indoensia.

Selain kepentingan ekonomi, posisi Indonesia yang strategis di jalur pelayaran internasional menjadi penting bagi geopolitik AS. "Vietnam dan negara tetangganya boleh jatuh ke tangan komunis, tapi kita tidak akan melepaskan Indonesia dengan taruhan apa pun," ujar Eisenhower dalam pidato awal 1950.

Tahun 1962, satu memorandum Presiden Kennedy dengan PM Inggris Macmillan, berisi kesepakatan untuk "melikuidasi" (baca: membunuh) Presiden Soekarno, jika ada peluang untuk itu. Tahun 1966, setahun setelah meninggalkan posnya sebagai duta besar AS di Jakarta, Howard Jones mengatakan, sedikitnya ada tiga kali percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno setelah Peristiwa Cikini. Semuanya hampir berhasil.

Dalam bukunya Killing Hope, William Blumn malah menyebut, CIA dengan bantuan agen FBI di Los Angeles, membuat film cabul dengan pemeran pria mirip Bung Karno. Di situ dikisahkan, wanita kulit putih teman kencannya, ternyata agen Soviet yang sedang melakukan pemerasan.

Mantan anggota CIA menambahkan, dinas intelijen AS pernah pula menyebarkan berita bohong mengenai tindakan tidak senonoh Bung Karno terhadap pramugari Soviet dalam suatu penerbangan. Semua ini, ujar Blumn, dimaksud untuk mendiskreditkan Bung Karno. Namun tidak berhasil, karena rakyat Indonesia masih mencintai pemimpinnya itu.

Mantan penerbang CIA, Poultry Fletcher yang menulis buku The Secret War, menyebut begitu ambisiusnya Gedung Putih menggusur Bung Karno, hingga operasi rahasia membantu PRRI-Permesta merupakan terbesar dalam sejarah CIA. Mantan kolonel penerbang AU-AS ini mengatakan, CIA telah menyiapkan peralatan militer bagi 40.000 personel PRRI-Permesta. CIA juga mengoperasikan 15 pesawat pembom B-26 yang dikemudikan penerbang Taiwan, Korsel, Filipina, dan AS.

Akan tetapi sejarawan terkemuka George McT Kahin (Subversion as Foreign Policy) mengatakan, AS memasok sebagian besar persenjataan bagi 8.000 personel pemberontak di Sumatera. AS juga melibatkan elemen-elemen Armada VII dan kapal-kapal selam untuk memasok senjata.

Setelah PRRI-Permesta mulai surut, Gedung Putih menerapkan politik bermuka dua. Selain membantu militer dan perguruan tinggi Indonesia, CIA masih mensuplai senjata bagi sisa-sisa Permesta dan DI/TII. Bantuan program pelatihan militer AS kepada TNI meningkat drastis antara tahun 1960-1965.

David Ransom dalam tulisannya Ford Country: Building an Elite for Indonesia mengatakan, pada periode itu AS mengirim Guy Pauker untuk menginfiltrasi Angkatan Darat melalui pembenahan Sekolah Komando Angkatan Darat (Seskoad). Pauker juga membangun jaringan dengan intelektual PSI dan Masyumi, yang sejak lama dikenal CIA dan disebut sebagai patriot. Pauker mengenalkan konsep bakti sosial, yang tidak lain adalah bagian dari teror dan perang urat syaraf, dalam kurikulum Seskoad. Istilah "sapu bersih" pertama kali digunakan oleh Pauker. Menurut Dr Peter Dale Scott (How the US and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967), Pauker dan sahabatnya, Mayjen Suwarto, merancang struktur kurikulum yang menyiapkan Angkatan Darat mengambil alih bisnis dan pemerintahan.

Selain pembenahan Seskoad, CIA membantu program pendidikan di AS bagi perwira Angkatan Darat. Menjelang tahun 1965, sedikitnya dua pertiga perwira menengah dan tinggi Angkatan Darat pernah dididik di AS.

DENGAN diberlakukannya Demokrasi Terpimpin, porsi kekuasaan Angkatan Darat makin besar. Sebagai golongan fungsional, kini mereka berhak mempunyai wakil di pemerintahan. Kekuasaannya makin tidak tertandingi lagi, karena sebelum mengembalikan mandatnya PM Ali Sastroamidjojo memenuhi permintaan Nasution bagi keadaan darurat perang (SOB) secara nasional.

Nasution dengan cerdik segera memerintahkan para perwiranya mengambil alih perusahaan-perusahaan eks Belanda dari tangan buruh. Melalui perusahaan yang disita Pemerintah RI ini, Angkatan Darat berkembang menjadi kekuatan ekonomi. Kampanye merebut Irian Jaya, yang berubah menjadi konfrontasi meletihkan, juga atas prakarsa Nasution dengan membentuk Front Nasional.

Nasution secara ajaib berhasil mengangkat Angkatan Darat menjadi kekuatan sosial, politik, dan ekonomi, hanya dalam tempo dua tahun. Sedang Bung Karno yang gembira diakhirinya sistem parlementer, tidak keberatan atas SOB. Ia mengira SOB akan menunjang pelaksanaan Demokrasi Terpimpin secara konsekuen. Padahal kedua hal ini merupakan jembatan emas bagi Angkatan Darat menuju puncak kekuasaan.

Demikian pula ketika November 1958 ia menawarkan konsep Jalan Tengah (dwifungsi) dan kembali ke UUD 1945, yang disebutnya untuk mencegah kudeta militer. Bung Karno menyambutnya gembira melalui Dekrit 5 Juli 1959, kembali ke UUD 1945, serta pembubaran Dewan Konstituante hasil Pemilu 1955.

Sejak itu hampir sepertiga anggota kabinet diisi kalangan militer. Demikian pula pemerintahan di daerah. Tahun 1964 misalnya, dari 24 jabatan gubernur 12 dipegang oleh perwira Angkatan Darat.

Angkatan Darat de facto sudah memegang kendali kekuasaan RI. Itu sebabnya ketika Bung Karno menyerukan konfrontasi terhadap Malaysia, 1963, reaksi Angkatan Darat agak dingin. Mereka tidak lagi melihat ada manfaatnya.

Bung Karno amat terpukul setelah kemudian mendapat laporan dari TNI AU dan AL pada tahun 1964. Kedua angkatan ini mengalami kerugian yang besar dalam konfrontasi, akibat Angkatan Darat belum juga melakukan ofensif, sementara formasi dari udara dan laut sudah dibuka. Akhirnya AU dan AL mengandalkan tenaga sukarelawan.

Wakil Panglima Siaga Mayjen Soeharto, yang juga Pangkostrad, ternyata bukan saja enggan bergerak, tapi malah melakukan kontak-kontak rahasia dengan Malaysia dan Singapura untuk menghindari konfrontasi. Melalui kurirnya, Kolonel Ali Moertopo, berulang kali diadakan pertemuan dengan Norman Breddway, pakar perang urat syaraf MI-6, dinas intelijen Inggris, dan juga penasihat politik panglima militer Inggris di Singapura.

TANGGAL 21 Januari 1965 pukul 21.48, satu telegram dari Kedubes AS di Jakarta masuk ke Deplu di Washington. Isinya informasi pertemuan pejabat teras Angkatan Darat pada hari itu. Mengutip seorang perwira tinggi yang hadir disebutkan, ada rencana untuk mengambil alih kekuasaan jika Bung Karno berhalangan. Kapan rencana ini akan dijalankan, tergantung pada keadaan konflik yang sedang dibangun beberapa pekan ke depan. Dalam 30 atau 60 hari kemudian Angkatan Darat akan menyapu PKI.

Arsip telegram yang tersimpan di Lyndon B Johnson Lybrary dengan nomor kontrol 16687 itu menyebut, berberapa perwira yang hadir malah menghendaki agar rencana itu dijalankan tanpa menunggu Soekarno berhalangan.

Maret tahun itu juga Dubes Howard Jones, sebagai mana dikemukakan George Kahin, mengatakan kepada pejabat senior Pemerintah AS, "dari sudut pandang kami tentu saja percobaan kudeta yang ternyata gagal, merupakan perkembangan yang paling efektif untuk membelokkan arah politik Indonesia". (Dan Angkatan Darat mendapat kebebasan untuk menghancurkan PKI). Tahun sebelumnya, Dubes Jones pernah membujuk Jenderal Nasution agar Angkatan Darat mengambil tindakan tegas terhadap PKI.

Dalam analisa intelijen AS, merontokkan PKI akan membuat Bung Karno lumpuh. Atau meminjam pendapat Dr John W. Tate (From the Sukarno to the Soeharto Regimes), PKI merupakan pendukung utama Bung Karno. Tanpa PKI, Presiden Soekarno akan berhadapan dengan Angkatan Darat dan kelompok Islam yang menudingnya sekuler.

Bulan Agustus 1965 tiba-tiba muncul isu merosotnya kondisi kesehatan Presiden Tidak jelas dari mana sumber isu ini, walaupun disebut-sebut nama tim dokter RRC. Namun dalam kabel perwakilan CIA di Jakarta dengan nomor TDCS-314/ 11665-65, salah satu bagian mengutip informasi dari salah satu pembantu dekat Soekarno mengenai penyakit ginjal presiden yang sangat kronis. "Diperkirakan Soekarno bisa saja meninggal mendadak dalam waktu dekat".

Dua pekan kemudian muncul pamflet gelap yang mengungkap detail rapat-rapat CC-PKI, membahas kemungkinan mengambil alih kekuasaan jika Bung Karno meninggal secara mendadak. Isi pamflet itu menimbulkan kecemasan di kalangan perwira tinggi Angkatan Darat, karena memuat daftar nama-nama jenderal yang akan dihabisi. Sebaliknya, PKI juga mendapat pamflet gelap yang berisi rencana detail Dewan Jenderal merebut kekuasaan dan kemudian akan mengeksekusi pimpinan dan kader-kader PKI.

Dua minggu sebelum meletusnya G30S, Dubes AS yang baru Marshall Green, meminta CIA meningkatkan propaganda menyerang Bung Karno. Demikian pula MI-6, yang terus-menerus menyiarkan berita menyesatkan. Pada waktu hampir bersamaan, muncul berita di salah satu surat kabar di Jakarta mengenai kapal bermuatan senjata kiriman RRC untuk PKI, sedang berlayar dari Hongkong menuju Jakarta. Menurut Ralph McGehee (The Indonesian Massacres and the CIA), surat kabar Malaysia itu sendiri mengutip sebuah surat kabar di Bangkok. Sedang Bangkok mengutip sebuah kantor berita yang memperoleh informasi dari sumber di Hongkong.

Mantan veteran CIA itu menyebut, inilah rekayasa disinformasi. Bahkan kemudian dibuat dokumen-dokumen palsu hingga sulit dibedakan dengan aslinya, seperti halnya juga dokumen (palsu) PKI berikut daftar nama jenderal yang akan dibunuh. Dengan cara ini CIA berhasil menimbulkan ketegangan dan saling curiga yang gawat. Sebuah pemantik kecil akan menyulutnya menjadi banjir darah.

Puncak dari semua ini adalah ketika sekelompok perwira dipimpin Letkol Untung, mantan bawahan Soeharto di Kodam Diponegoro, mencoba anggota Dewan Jenderal kepada Bung Karno. Namun entah bagaimana kemudian, atas perintah Syam (Kamaruzaman), para jenderal itu dieksekusi.

Syam-yang disebut-sebut tokoh misterius-menurut berbagai peneliti asing, pernah menjadi kader PSI dan dekat dengan Soeharto ketika di Semarang. Syam juga disebut-sebut sebagai intel Kodam Jaya, yang berhasil disusupkan dalam tubuh PKI. Dalam pengakuannya kepada aparat yang memeriksa, ia dipercaya DN Aidit membentuk Biro Khusus untuk menginfiltrasi TNI. Anehnya, kecuali Aidit, tidak satu pun jajaran anggota Politbiro maupun CC PKI yang mengetahui ihwal Biro Khusus. Suatu hal yang sesungguhnya mustahil dalam organisasi partai yang berideologi marxisme. Aidit sendiri dieksekusi Angkatan Darat, sehari setelah ditangkap di tempat persembunyiannya di Solo. Eksekusi ini membuat tertutupnya kemungkinan membuktikan ada tidaknya Biro Khusus itu.DOKTOR Peter Dale Scott melihat banyak keanehan dalam peristiwa ini. Contohnya saja, dua pertiga dari kekuatan satu brigade pasukan para komando, ditambah satu kompi dan satu peleton pasukan lainnya, yang merupakan kekuatan keseluruhan G30S, sehari sebelumnya diinspeksi Mayjen Soeharto. Sedangkan pasukan elite dari Batalyon 454 dan 530 Banteng Raiders datang ke Jakarta atas radiogram Pangkostrad Mayjen Soeharto untuk parade HUT ABRI 5 Oktober. Kedua batalyon pendukung utama G30S ini sejak tahun 1962 rutin memperoleh bantuan pelatihan AS.

Dalam siaran RRI tanggal

1 Oktober, tambah Peter Scott, Letkol Untung mengatakan, Presiden Soekarno berada dalam keadaan aman di bawah perlindungan Dewan Revolusi. Padahal kenyataannya tidak demikian. Bung Karno berada di tempat lain. Dalam susunan Dewan Revolusi yang berkuasa, Untung sama sekali tidak menyebut nama Bung Karno.

Melalui corong RRI tersebut Untung mengatakan adanya rencana jahat Dewan Jenderal untuk menggulingkan Bung Karno. Pasukan didatangkan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Padahal pasukan ini disiapkan untuk parade HUT ABRI 5 Oktober. Untung sendiri ikut dalam perencanaan parade tersebut. Anehnya lagi, di seberang stasiun RRI yang dikuasai gerakan ini terletak markas utama Kostrad, yang sama sekali tidak disentuh.

Sama seperti Biro Khusus, peran Untung yang sesungguhnya sulit diketahui. Ia mengalami nasib yang sama seperti Aidit. Dieksekusi ketika tertangkap dalam pelarian ke Jawa Tengah.

Situasi Jakarta sendiri tidak menentu setelah meletusnya G30S. Namun, Norman Reedway, pakar perang urat syaraf MI-6 yang berpangkalan di Singapura, mengaku bekerja sama dengan CIA menyebarkan disinformasi keterlibatan PKI. Saluran radio Indonesia sempat ditutup mereka dan dimunculkan berita dari BBC yang seolah-olah mendapat laporan dari Hongkong, mengenai keterlibatan RRC membantu PKI dalam gerakan tersebut.

Presiden Johnson melalui radiogram tanggal 9 Oktober 1965 memberi petunjuk ke Kedubes AS di Jakarta. Isinya antara lain berbunyi, inilah saat kemenangan yang paling tepat bagi pimpinan Angkatan Darat untuk bertindak, karena posisi mereka sangat menentukan atas kekuasaan Soekarno. Jika momentum ini tidak dimanfaatkan, bukan mustahil akan mendapat pembalasan yang lebih keras dari oposisi. Tapi jika Angkatan Darat memenangkannya, Soekarno tidak akan pernah kembali berkuasa.

Itu pula sebabnya ketika utusan Mayjen Soeharto meminta bantuan melalui Kedubes AS di Jakarta untuk mempersenjatai milisi Muslim menghancurkan PKI di Jateng dan Jatim, Gedung Putih segera memenuhinya dengan bersembunyi di balik kiriman bantuan obat-obatan. Bahkan, seperti ungkap wartawati Kathy Cadane, Pemerintah AS melalui Kedubesnya di Jakarta memberi daftar nama 5.000 kader PKI kepada Mayjen Soeharto melalui Adam Malik.

Kolonel Latief-yang dalam pledoinya menyebut amat sangat dekat dengan mantan komandannya, Mayjen Soeharto-mengaku telah dua kali menyampaikan informasi mengenai rencana kudeta Dewan Jenderal itu. Namun, Soeharto tidak memberi reaksi apa pun. Latief yang disebut-sebut pada masa itu sebagai orang kedua setelah Letkol Untung, berkesimpulan dalam pledoinya, Dewan Jenderal itu terbukti memang ada dan berhasil menggulingkan Bung Karno.

Tapi apa pun bukti-bukti sejarah yang kelak diperoleh dalam peristiwa ini, semua tidak akan menolong 500.000-1 juta jiwa korban tewas dibunuh dalam tragedi berdarah itu hanya karena diduga kader, anggota atau simpatisan PKI. Pengungkapan kasus ini kembali tidak akan bisa pula memulihkan penderitaan 700.000 orang rakyat Indonesia, berikut keluarganya, yang ditangkap dan disiksa selama bertahun-tahun atas tuduhan yang sama.

Laporan CIA tahun 1967 menyebut, pembantaian setelah peristiwa G30S sebagai salah satu peristiwa yang sangat mengerikan dalam abad kedua puluh. Tidak kalah dengan pembantaian yang dilakukan Nazi Jerman.

Inilah yang disebut sebagai tumbal tujuh Pahlawan Revolusi. Banyak elite politik kita yang hingga saat ini bangga atas pembantaian rakyat Indonesia itu. Kekejaman mereka atas kematian tujuh Pahlawan Revolusi dianggap pantas dibayar dengan nyawa sedemikian banyak.

Padahal, menurut Peter Dale Scott, empat dari enam perwira tinggi pro Jenderal Yani yang mengikuti pertemuan pejabat teras Angkatan Darat pada Januari 1965, tewas dalam peristiwa G30S bersama pimpinan Angkatan Darat tersebut. Ahmad Yani sendiri dikenal sebagai sangat loyal kepada Bung Karno. Sedangkan tiga dari lima jenderal anti-Yani, termasuk Mayjen Soeharto, adalah figur utama dalam menumpas G30S. "Tidak seorang pun di antara jenderal anti-Bung Karno menjadi target Gestapu," tulis Peter Scott. Sedang yang dialami Jenderal Nasution disebutnya sebagai salah sasaran. Pangkostrad, orang kedua setelah KSAD, yang memegang komando pasukan, malah tidak masuk dalam target G30S. Bahkan posisi pasukan pendukung utama G30S, berada di lapangan Monas, persis berhadapan dengan Markas Mayjen Soeharto.

Peter Scott melihat peristiwa ini lebih merupakan konflik intern Angkatan Darat, yang kemudian digiring menghancurkan PKI untuk mengisolir Bung Karno. Tapi peneliti lainnya ada yang melihat peristiwa ini memang melibatkan unsur PKI. Ada beragam versi. Tapi di Indonesia sendiri Angkatan Darat di bawah Jenderal Soeharto berhasil membentuk opini publik ke arah penghakiman Bung Karno, sebagai terlibat dalam G30S.

Bung Karno dipaksa mendelegasikan kekuasaan melalui Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) kepada Jenderal Soeharto. Seperti halnya misteri G30S, Supersemar juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Apakah benar ada, apakah benar sudah ditandatangani Soekarno. Naskah aslinya sendiri "lenyap".

Berbekal Supersemar, Soeharto membubarkan PKI untuk mengisolir Bung Karno. Proklamator ini, seperti dikemukakan Adam Schwarz dan John Tate, kembali dipaksa menyerahkan kedudukannya, setelah diancam akan diseret ke pengadilan. Bung Karno akhirnya lengser dan dikenai status tahanan rumah. Ia diinterogasi secara maraton oleh perwira militer. Proklamator dan Bapak Bangsa ini menjadi pesakitan oleh bangsanya sendiri.

Lantas apakah masuk akal Proklamator ini terlibat dalam pembunuhan para jenderal yang loyal kepadanya, dan tidak disukai oleh Soeharto yang anti-Bung Karno?

* Maruli Tobing Wartawan Kompas.

Continue Reading →

Mars GmnI

Mars GMNI

Mars GMNI adalah modifikasi dari lagu "Marhaen Bersatu",

dengan syair yang disesuaikan dengan identitas GMNI.

Syair lagu tersebut adalah sebagai berikut:

Mahasiswa Indonesia
Bersatulah Segera
Di dalam satu barisan
anti kemiskinan
dalam satu barisan
serasa sama bahagia
Berjuang secara dinamis
di dalam Front Marhaenis

Reff.
Bersama buruh tani, bersama GMNI
Abdi rakyat sejati
Bersatulah segera
Mahasiswa Indonesia

Hymne GMNI

lagu dan lirik : Eros Djarot

Kami pemuda Indonesia, putra-putri sang fajar
Merah warna darahku, putih warna tulangku
bersih jernih jiwa kita

Kami mahasiswa Indonesia, cinta rakyat merdeka
siap rela berkorban sepenuh jiwa raga
demi nusa dan bangsa

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
Pejuang Pemikir yang tetap setia
Mengawal Pancasila hingga akhir hayatnya
GMNI.., GMNI.., Jaya...!

Continue Reading →

Menguji Kebenaran Sejarah

Buku-buku Bung Karno Menguji Kebenaran Sejarah

Kharisma dan mitos seputar Bung Karno seakan tak pernah pudar. Sosok presiden RI pertama ini tetap menarik untuk diulas, sejak masa muda, perjuangan, hingga akhir hayatnya. Dan, yang paling banyak diperdebatkan adalah keterkaitan dengan peristiwa G30S.

Telah banyak buku yang membahas serta mencoba mengungkap peran beberapa pihak dalam kejadian yang mengakibatkan terbunuhnya tujuh perwira TNI AD itu. Sampai sekarang masih menjadi tanda tanya besar: siapa dalang utama di balik peristiwa berdarah itu?

Beberapa penulis dalam dan luar negeri secara panjang lebar telah banyak mengulas siapa dalang G30S. Misalnya, buku Di Balik Tragedi 1965 karya Sulastomo dari penerbit Yayasan Pustaka Ummat (Januari 2006). Buku ini mengungkap hasil-hasil analisis untuk menjawab beberapa pertanyaan apakah G30S/PKI bukan persoalan intern AD, kudeta Soeharto terhadap Soekarno, atau rekayasa Soekarno untuk menyingkirkan pimpinan teras AD.

Ada lagi buku bertema serupa, yakni Gerakan 30 September: Antara Fakta dan Rekayasa dari Media Pressindo. Buku lainnya adalah karya Victor M Fic berjudul Kudeta 1 Oktober 1965, Sebuah Studi Tentang Konspirasi terbitan Yayasan Obor. Buku-buku tersebut umumnya disusun berdasarkan hasil penelusuran yang bersumber dari wawancara dengan pelaku sejarah dan dokumen penting lainnya untuk menganalisis aktor di balik peristiwa itu.

Buku paling baru, Bung Karno Menggugat! Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal '65 hingga G 30 S karya Baskara T Wardaya belum lama ini diluncurkan di Jakarta dan langsung meramaikan khazanah perbendaharaan buku-buku tentang Bung Karno.

Terbagi dalam empat bagian, dua bagian pertama menyangkut pemikiran Bung Karno semasa muda dan realisasi gagasannya setelah paruh baya. Dua bagian lain mengenai G30S dan keterlibatan AS dalam tragedi berdarah itu. Melalui pembahasan yang cukup mendalam, buku ini mencoba melihat peristiwa 1965 itu dengan perspektif yang lebih luas.

Jadi, tak sekedar 'berteori' tentang apa peran bung Karno dalam G30S, penulis lebih jauh mengurai hal-hal yang selama ini mungkin kurang diperhatikan namun sebenarnya punya implikasi penting. Bab ketiga, misalnya, mengurai kaitan Bung Karno dengan tragedi tersebut, Baskara tidak mau terjebak pada pertanyaan siapa saja dalang operasi militer G30S atau teori konspirasi yang melingkupinya. Dia justru mempertanyakan seputar pembantaian massal orang-orang yang disangka anggota PKI.

Menurut Baskara, peristiwa itu hingga kini masih menyisakan trauma tak berkesudahan. Dan lewat ulasannya pada buku tersebut, Baskara mengajak pembaca untuk sekaligus membangun kesadaran advokasi tentang siapa yang bertanggung jawab atas pembantaian usai G30S tadi.

Penulis juga mencurigai adanya keterlibatan asing dalam peristiwa itu. Di sini, buku terbitan Galang Press tersebut memiliki kelebihan dibanding buku-buku serupa, yakni dicantumkannya arsip-arsip yang terdapat dalam berbagai kepustakaan Amerika Serikat, termasuk arsip Kepustakaan Presiden Lyndon B Johnson serta Kepustakaan Kongres di Washington. Terdapat pula dokumen rahasia dari Dubes AS Marshall Green tanggal 1 Oktober 1965 dan Memorandum CIA tanggal 6 Oktober 1965.

Menurut sejarawan dan peneliti LIPI, Dr Asvi Warman Adam, adanya dokumen-dokumen itu kian mengungkapkan keterlibatan AS dalam berbagai peristiwa di Indonesia. Berdasarkan amatannya, selama ini pada berbagai tulisan, termasuk buku karya Baskara T Wardaya, ada kesan untuk memisahkan antara AS, Kedutaan Besar AS dengan CIA.

''Unsur itu memang dibedakan, namun menurut saya, semuanya tak lain dari pemerintah AS. Anggota CIA juga ditempatkan dan menjadi bagian dari perwakilan diplomatik AS di Indonesia,'' kata Asvi. Dia melihat, buku tersebut diterbitkan pada saat yang tepat, terutama setelah adanya tiga buku yang menyangkut keterlibatan Bung Karno. Buku-buku tersebut, antara lain Kudeta 1 Oktober 1965 (Victor M Vic), Soekarno File, Kronologi Suatu Keruntuhan (Anthoine Dake), serta Peristiwa Fatal di Sekitar Kejatuhan Bung Karno (Lambert Giebels).

Asvi menyebut ketiga buku itu sebagai desoekarnoisasi yang seiring dengan desoehartoisasi. Dan, bantahan terhadap temuan atau pun pokok bahasan dari tiga buku tersebut sudah dia uraikan dalam berbagai kesempatan. Menurut Baskara, buku Bung Karno Menggugat! tidak dimaksudkan untuk membantah buku-buku bertopik serupa yang telah diterbitkan sebelumnya. Buku tersebut lebih dimaksudkan untuk memperdalam wacana yang sudah ada mengenai pahlawan revolusi itu khususnya dan Republik Indonesia pada umumnya.

Putri Bung Karno, Sukmawati Soekarno Putri, mengaku tidak keberatan atas diterbitkannya buku mengenai Bung Karno sepanjang isinya mengungkapkan kebenaran dan keadilan. Tetapi, dia masih mendapatkan ada sementara penulis yang agak dangkal dalam menganalisa peran Bung Karno dalam G30S, sehingga terkesan mengaburkan sejarah.

''Bahkan ada yang terang-terangan menuding BK adalah dalang peristiwa itu. Tapi, saya berani katakan bahwa BK-lah yang justru menjadi korban,'' ujarnya. Salah satu buku yang menyimpulkan Bung Karno sebagai otak G30S adalah karya Antonie C Dake bertajuk Soekarno File. Buku setebal 549 halaman itu diluncurkan pada 17 November 2005 di Jakarta. Tak berapa lama buku tersebut menjadi sulit ditemui di toko-toko buku terkemuka, karena ludes terjual.

Buku Dake menjadi banyak dicari anggota masyarakat, karena dengan gamblang menyatakan Bung Karno adalah dalang G30S. Karena itu, di sejumlah daerah buku Dake memicu kemarahan massa simpatisan Bung Karno yang lantas menggelar aksi demonstrasi. (n yusuf assidiq)

Continue Reading →

Arus Balik Suara Yang Hilang

Kumpulan pidato Bung Karno tahun 1965-1967

SALAH satu daya tarik sekaligus kekuatan Presiden Soekarno terletak pada kemampuannya berpidato. Pada zamannya, orang rela berdesakan demi mendengarkan pidato sang Pemimpin Besar yang disiarkan radio. Ribuan rakyat selalu antusias menghadiri rapat raksasa yang menampilkan orasi Bung Karno. Ketika komunikasi lisan lebih populer, pidato Bapak Proklamator itu mendapat tempat untuk didengarkan, juga dipatuhi.

Namun, menjelang kejatuhannya, pidato Bung Karno bagai seruan di padang gurun. Suaranya tak lagi didengar. Perintahnya tak lagi dipatuhi. Arus balik itu bergulir sejak meletus Gerakan 30 September (G-30-S) 1965. Sisa-sisa koran yang masih diizinkan terbit waktu itu lebih sering memelintir pernyataannya atau membiarkan suaranya hilang bersama angin lalu. Penulisan sejarah nasional pun kemudian melupakan pidato Bung Karno sebagai salah satu sumber penting.

Rabu pekan lalu, Penerbit Mesiass, Semarang, meluncurkan buku yang memuat pidato terpilih Bung Karno pada kurun 1965-1967. Inilah tahun-tahun kritis menjelang berakhirnya kekuasaan Soekarno. "Pidato selama dua tahun itu sangat berharga sebagai sumber sejarah," kata Asvi Warman Adam, pembicara dalam peluncuran buku di Hotel Regent Jakarta itu. "Ia mengungkapkan berbagai hal yang ditutupi, bahkan diputarbalikkan selama Orde Baru," sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia itu menambahkan.

Selain Asvi, tampil juga Nurcholish Madjid, Eep Saefulloh Fatah, Adi Sasono, dan Eros Djarot. Acara digelar oleh Soegeng Sarjadi Syndicated. Dua jilid buku berjudul Revolusi Belum Selesai itu memuat 61 pidato yang dipilih dari 103 naskah yang ditemukan. Bonnie Triyana, editor buku itu, mendapat data mentah pidato tersebut dari kantor Arsip Nasional, Jakarta. Mahasiswa Universitas Diponegoro, Semarang, ini tadinya hanya bermaksud mencari data untuk skripsinya (baca: Terpencil di Gedung Arsip).

Buku kumpulan pidato Soekarno sebenarnya pernah diterbitkan ketika peringatan 100 tahunnya, pada 2001. Namun, hampir semuanya berupa pidato sebelum peristiwa G-30-S 1965. Tidak banyak yang tahu isi 100-an pidato Soekarno pada rentang 1965-1967. Paling-paling hanya pidato pada malam 30 September 1965 dan pidato pertanggungjawaban "Nawaksara" dalam Sidang Umum MPRS, 22 Juni 1966.

Isi pidato sepanjang 1965-1967 itu, dalam amatan Asvi, tidak hanya menggambarkan sengitnya peralihan kekuasaan, melainkan juga kegetiran presiden yang ucapannya tidak didengar lagi oleh para jenderal yang dulu sangat patuh. "Soekarno marah dan bahkan sangat geram. Ia sering memaki dengan bahasa Belanda," kata Asvi, yang juga menulis pengantar untuk buku itu.

Kemarahan Bung Karno, misalnya, tampak dalam pidato di depan empat panglima angkatan di Istana Bogor, pada 20 November 1965. Ia menyatakan ada perwira yang mbregudul alias kepala batu. Perwira yang dimaksud sepertinya Soeharto. Paling tidak, hal itu tergambar pada bagian lain pidatonya yang menyatakan, "Sayalah yang ditunjuk MPRS menjadi Pemimpin Besar Revolusi. Terus terang bukan Subandrio, bukan Nasution... bukan engkau Roeslan Abdulgani, bukan engkau Soeharto, bukan engkau Soeharto...." Hanya nama Soeharto yang disebut sampai dua kali.

Beberapa sisi sejarah yang cenderung ditutupi pada masa Orde Baru juga tergambar dalam rangkaian pidato ini. Asvi mencatat, minimal ada tiga hal. Pertama, tentang peristiwa G-30-S. Bila Orde Baru hanya menunggalkan peran Partai Komunis Indonesia (PKI), komentar Soekarno sudah mencakup semua teori yang saat ini berkembang. Menurut Soekarno, ada tiga faktor yang menyebabkan G-30-S: keblingernya pemimpin PKI, adanya subversi neokolonialisme (nekolim), dan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Soekarno mengakui, ada oknum PKI yang bersalah. Tapi, dia ingin menyelidiki dulu secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan tentang tragedi itu. Ia mengibaratkan, kalau ada tikus yang mencuri kue di rumah, jangan sampai rumahnya dibakar. Tentang nekolim, belakangan terjabarkan lewat teori keterlibatan CIA. Sedangkan oknum tidak bertanggung jawab lebih dekat dengan teori konflik internal Angkatan Darat.

Kedua, tentang Supersemar. Saat melantik Kabinet Ampera pada 28 Juli 1966, Soekarno berkali-kali menegaskan bahwa Supersemar bukanlah penyerahaan kekuasaan. "Pers asing mengatakan bahwa perintah ini adalah a transfer of authority to General Soeharto. Tidak. It is not a transfer of authority to General Soeharto... I repeat again, it is not a transfer of authority," ujar Bung Karno.

Tidak hanya pada masa itu keberadaan Supersemar dispekulasikan sebagai bentuk kudeta halus. Sampai saat ini pun masih berkembang analisis bahwa Supersemar adalah salah satu fase "kudeta merangkak" yang dilakukan Soeharto. Dimulai pada Oktober 1965 sampai 1967, ketika Soeharto ditetapkan sebagai penjabat presiden.

Ketiga, tentang peristiwa pembantaian G-30-S. Ketika berpidato dalam rangka ulang tahun kantor berita Antara di Bogor, pada 11 Desember 1965, Bung Karno menyatakan bahwa berdasarkan visum dokter, tidak ada kemaluan yang dipotong dalam peristiwa di Lubang Buaya. Juga tidak ada mata yang dicukil seperti ditulis pers.

Esok harinya, 13 Desember 1965, di depan gubernur se-Indonesia, Soekarno menyatakan, pisau yang dihebohkan sebagai pencukil mata tak lain adalah pisau penyadap lateks pohon karet. Soal visum et repertum dokter itu beberapa tahun kemudian juga diungkapkan Bennedict R.O.G. Anderson, guru besar sejarah politik Unversitas Cornell, Amerika Serikat, bahwa tak satu pun jenderal yang disilet kemaluannya.

Masih banyak soal lain yang terungkap dari kumpulan pidato ini. Misalnya, mengapa Soekarno yang hingga 1967 masih didukung Korps Komando Operasi Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan sebagian Kodam Brawijaya dan Diponegoro tidak memerintahkan perlawanan? Di situ terungkap bahwa Soekarno tidak mau terjadi petumpahan darah sesama bangsa, meski taruhannya dia jatuh.

Memang, data-data yang terungkap berskala kecil, tak menghebohkan, toh Asvi menilainya tetap penting bagi penulisan sejarah Indonesia. "Bagaimanapun, itu data otentik dari seorang presiden," katanya. Tapi, data itu tidak bisa berdiri sendiri, perlu diperkuat sumber sejarah yang lain. Asvi tidak memungkiri kemungkinan materi pidato itu bias kepentingan Soekarno membela diri. Sebab, itu juga pidato seorang pemimpin politik yang tentu mengandung kepentingan politik tertentu.

Namun, kata Asvi, Soekarno tidak seperti Soeharto. "Apa yang disampaikan Soekarno adalah pidatonya sendiri yang kadang bersifat spontan," katanya. "Lagi pula, saat itu ia tidak punya kekuasaan lagi. Yang ia sampaikan adalah apa yang ia rasakan." Sementara pidato Soeharto kebanyakan dibuatkan staf yang cenderung kurang menggambarkan kenyataan apa adanya.

Pemunculan pidato ini juga penting untuk menjadi pembanding opini yang dikembangkan sebuah rezim yang cenderung manipulatif. Setiap kekuasaan punya kecenderungan menonjolkan peran kesejarahan tertentu dan menenggelamkan sisi sejarah yang lain. "Penguasa kerap mengontrol wacana kita," kata peneliti sejarah, Fachry Ali, kepada Bernadetta Febriana dari GATRA. Penguasa juga merasa berhak menentukan mana yang harus diingat dan mana yang harus dilupakan.

Dengan ungkapan lain, sejarawan Taufik Abdullah menyatakan, "Sejarah bukan hanya catatan masa lalu, melainkan juga alat legitimasi kekuasaan." Taufik enteng saja menilai naskah pidato Bung Karno. "Teks-teks itu harus dibaca, tapi dia bukan Al-Quran yang harus diterima," ujar Taufik. Naskah pidato itu, katanya, harus dibandingkan dengan teks dan kesaksian yang lain. "Paling tinggi derajat teks pidato tersebut adalah 'ini yang dikatakan Soekarno'," kata Taufik.

Sejarawan dari Universitas Indonesia, Anhar Gonggong, menilai pidato Bung Karno itu tidak memiliki pengaruh apa-apa bagi perubahan sejarah Indonesia. Sebab, eksistensi Soekarno tidak bergantung pada pidato itu. Toh, katanya, saat ini nama Soekarno tetap dihormati. "Untuk penulisan sejarah pergerakan sampai 1965 memang perlu mendengarkan pidato itu," kata Anhar. "Tapi, bukan berati kita hanya melihat Soekarno, salah! Kan juga ada Hatta, Sjahrir, dan Tan Malaka."

Bagi Anhar, penerbitan pidato Soekarno tidak akan membawa pengaruh berarti pada masyarakat. "Kalau mempengaruhi Soekarnois, iya," katanya. Anhar menilai tidak ada yang dihilangkan dari sejarah Soekarno pada masa Orde Barau. "Memang ditutupi, tapi tidak dihilangkan. Buktinya, nama bandar udara pakai Soekarno-Hatta. Tidak mungkin menghilangkan nama Soekarno dari proklamasi, sama tidak mungkinnya dengan upaya PKI menghapus nama Hatta sebagai proklamator," ujarnya.

Yang dilakukan Orde Baru, menurut Anhar, adalah ikhtiar menonjolkan peran Soeharto. Upaya penyimpangan penulisan sejarah tidak hanya terjadi pada zaman Soeharto, melainkan juga pada masa Soekarno. G. Moedjanto, sejarawan dari Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, pernah menulis artikel "Meluruskan Sejarah Nasional", pada Agustus 2001. Ia menyebut beberapa contoh kasus penyimpangan yang perlu diluruskan.

Misalnya soal rekayasa Soekarno tentang mitos proklamasi. Diceritakan dalam Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, Soekarno berbincang dengan Sukarni Kartodiwiryo. Soekarno bilang, "Di Saigon saya sudah merencanakan proklamasi tanggal 17." Mengapa? Soekarno menjawab, "Angka 17 adalah angka sakti. Lebih memberi harapan. Angka 17 keramat. Al-Quran diturunkan pertama tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat sehari. Maka hari Jumat Legi tanggal 17 Agustus saya pilih untuk menyelenggarakan proklamasi."

Kemudian perihal lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945. Ada pendapat, ide Pancasila pertama kali dicetuskan Muhamad Yamin pada 29 Mei 1945 di depan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Lebih dari 30 tahun zaman Orde Baru, sejarawan dan penatar P4 tidak berani menyatakan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Padahal, Yamin dalam enam tulisannya mengakui bahwa ide Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan pertama kali oleh Bung Karno dalam sidang BPUPKI, 1 Juni 1945.

Ada juga polemik golongan tua dan muda dalam proklamasi. Golongan tua, diwakili Hatta, menyatakan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia membuat skenario proklamasi pada 16 Agustus 1945. Gara-gara ulah golongan muda, proklamasi tertunda satu hari, menjadi 17 Agustus. Golongan muda, diwakili Adam Malik, menyatakan, kalau tidak didesak golongan muda, sampai September pun belum tentu proklamasi dikumandangkan.

Lantas tentang Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berarti kembali ke UUD 1945. Ada yang menuduh Soekarno melakukan kudeta. Namun, sumber lain, Hardi, SH, mantan Wakil Perdana Menteri Kabinet Karya, menyangkal. Menurut Hardi, Bung Karno sebenarnya tidak meminati UUD 1945 karena mengharuskannya bertanggung jawab kepada MPR. Hanya karena dukungan banyak partai dan Angkatan Darat, yang dipimpin A.H. Nasution, Soekarno bersedia mengeluarkan dekrit.

Peristiwa kontroversial semacam itu, menurut Moedjanto, perlu diluruskan. Tapi, Taufik Abdullah menolak istilah pelurusan sejarah. "Istilah 'pelurusan sejarah' itu istilah politik," kata Taufik kepada Luqman Hakim Arifin dari GATRA. "Orang sejarah tidak ngomong pelurusan, sebab sejarah itu selalu direvisi," mantan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini menambahkan. Menulis sejarah, kata dia, tergantung ada tidaknya sumber dan cara memahami sumber itu. Sumber juga perlu dikritik tingkat kebenarannya.

Taufik kini memimpin tim yang akan menyusun edisi baru sejarah nasional Indonesia. Dari inventarisasi timnya, ada beberapa peristiwa sejarah yang diakui masih kontroversial. Sebagian sama dengan yang dikemukakan Moedjanto tadi. Yaitu lahirnya Pancasila, Serangan Umum 1 Maret 1949, G-30-S, Supersemar, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), tokoh yang dipolemikkan sebagai pejuang atau pemberontak seperti Tan Malaka, dan masuknya Timor Timur.

Pada masalah PDRI yang dipimpin Sjafruddin Prawiranegara, kata Taufik, Soekarno selalu menghapus sejarah itu. "Tidak pernah sekali pun Soekarno menyebut tentang PDRI," katanya. Soekarno tidak ingin melupakan kenyataan bahwa ia tahanan Belanda. Soeharto juga melupakan PDRI karena tidak ingin mengingat bahwa yang memimpin PDRI adalah sipil. Nasution pun begitu.

Apa pun, upaya pemunculan fakta sejarah secara proporsional, seperti pidato Bung Karno ini, penting untuk menyadarkan setiap penguasa. Bahwa sudah bukan zamannya lagi menutup-nutupi peran tokoh sejarah yang berjasa pada negara. Upaya itu hanya akan menimbulkan dendam sejarah. Tidak hanya Bung Karno --sebagaimana rekomendasi Sidang Tahunan MPR 2003 untuk merehabilitasi para pahlawan-- nama lain seperti Sjafruddin Prawiranegara, Sjahrir, dan Moh. Natsir juga penting dibebaskan dari manipulasi sejarah.

Pembongkaran pidato Bung Karno ini pun bukan melulu soal penjernihan peristiwa penting di masa lalu. Juga penyegaran wasiat Bung Karno kepada banyak pihak. Termasuk kepada putrinya, Megawati, yang kini menjadi presiden. Dalam Musyawarah Nasional Teknik di Istora Senayan, Jakarta, 30 September 1965, Bung Karno mengisahkan pesannya kepada Mega yang dipanggil Dis.

"Dis, engkau harus bantu usaha rakyat mendatangkan sosialisme Indonesia yang cukup sandang, cukup pangan, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja," ujar Bung Karno. Pesan ini relevan dengan kondisi saat ini, ketika banyak rakyat kekurangan pangan akibat kekeringan dan musibah lainnya.* (Asrori S. Karni dan Amalia K. Mala)

Continue Reading →