Jejak Langkah Putra Sang Fajar

Jejak Langkah Putra Sang Fajar

6 Juni 1901

SUKARNO dilahirkan di Surabaya, dari pasangan Ida Ayu Rai Srimben (asal Singaraja, Bali) dan Raden Soekemi Sosrodihardjo (Probolinggo, Jawa Timur). Setelah pindah sebentar ke Sidoarjo, keluarga Soekemi menetap di Mojokerto, Jawa Timur, dan Sukarno mulai bersekolah di sekolah dasar zaman Belanda hingga kelas lima. Lalu, ia melanjutkan pendidikan ke Europeesche Lagere School (ELS), sekolah Eropa berbahasa Belanda, di Surabaya.

1915

Masuk Hoogere Burger School (HBS), sekolah menengah Belanda, dan ikut di rumah Tjokroaminoto, Ketua Sarekat Islam. Di situ, dia berkenalan dengan tokoh-tokoh senior pergerakan dan memulai proses magang politik.

21 Januari 1921

Artikel Sukarno yang pertama terbit di halaman depan koran Oetoesan Hindia milik Sarekat Islam. Sukarno mengawini Oetari Tjokroaminoto--yang menjadi perkawinan pertama Soekarno.

Pertengahan 1921

Kuliah di (Technische Hooge School—Institut Teknologi Bandung).

1923

Menikahi Inggit Garnasih, janda berusia 12 tahun lebih tua dan induk semangnya selama ia kuliah di Bandung.

25 Mei 1926

Mendapatkan gelar insinyur dari THS. Hotel Preanger adalah salah satu karyanya. Pertengahan 1926: Ikut mendirikan Klub Studi Umum, Bandung, klub diskusi yang berubah menjadi gerakan politik radikal. Terbit artikelnya yang terkenal: "Nasionalisme, Islam, dan Marxisme".

4 Juni 1927

Mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) di Bandung. Pada kongres 1928, gerakan itu memproklamasikan diri sebagai partai, dengan nama baru: Partai Nasional Indonesia.

28 Oktober 1928

Sumpah Pemuda. Berbagai kelompok pemuda menyatakan "memiliki bangsa, bahasa, dan tanah air yang sama: Indonesia." Lagu kebangsaan Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan.

29 Desember 1929

Sukarno ditangkap bersama tokoh PNI lain dan dijebloskan ke tahanan Penjara Banceuy. Tuduhannya: merencanakan pemberontakan kepada Belanda.

Agustus 1930

Pengadilan Sukarno. Dalam pembelaannya yang amat terkenal, "Indonesia Menggugat", ia mengecam penjajahan dan menyerukan perlawanan. Untuk pertama kalinya dia memakai istilah "Marhaen" sebagai ganti kaum buruh (proletar).

31 Desember 1931

Hukuman Sukarno dipotong dua tahun dan ia dibebaskan. PNI pecah, Sukarno belakangan memilih masuk Partindo.

1 Agustus 1933

Sukarno ditangkap untuk kedua kalinya.

21 November 1933

Sukarno menyatakan diri keluar dari Partindo.

17 Februari 1934

Sukarno dibuang ke Ende, Flores.

Februari 1938

Pengasingan Sukarno dipindahkan ke Bengkulu.

9 Juli 1942

Sukarno kembali ke Pulau Jawa dan merebut simpati sebagai pemimpin pergerakan Indonesia di zaman Jepang

16 April 1943

Bersama Jepang, Sukarno membentuk Pusat Tenaga Rakyat (Putera), yang ternyata dipakai Jepang sebagai pekerja paksa (romusha) dan menjadi propagandis Jepang.

7 September 1943

Penguasa Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia kelak di kemudian hari (tidak ada batas waktu spesifik).

1 Juni 1945

Dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Sukarno melahirkan istilah Pancasila, yang menjadi dasar negara Indonesia. Rapat itu juga menyekapati Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstituti negara Indonesia.

16 Agustus 1945

Sukarno menolak tuntutan pemuda untuk memproklamasikan Indonesia dengan alasan belum mendapat kepastian menyerahnya Jepang dalam perang. Mereka menculik Sukarno dan Hatta dan membawanya ke Rengasdengklok.

17 Agustus 1945

Proklamasi Indonesia dibacakan Sukarno dan Hatta, atas nama bangsa Indonesia.

18 Agustus 1945

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang dan menetapkan Sukarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakilnya. Kelak mereka dikenal dengan Dwi-Tunggal.

3 November 1945

Pemerintah mengeluarkan maklumat yang isinya menyukai terbentuknya partai politik dan mengadopsi sistem parlementer.

14 November 1945

Kabinet pertama yang baru berusia tiga bulan jatuh, digantikan kabinet kedua dengan bentuk parlementer di bawah Perdana Menteri Sjahrir. Sejak saat itu, kabinet selalu jatuh-bangun.

18 September 1948

Pecah pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin Muso, tokoh PKI yang sejak 1920-an mengungsi di Moskow.

27 Desember 1949

Lewat Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda resmi menyerahkan

kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Pada Agustus 1950, ia berhasil menyatukan negara dalam negara itu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17 Oktober 1952

Dikenal sebagai Peristiwa 17 Oktober, ketika sebagian tentara angkatan darat mengarahkan moncong meriamnya ke Istana dan menuntut Sukarno membubarkan parlemen.

18 April 1955

Berlangsung Konferensi Asia Afrika atas prakarsa Bung Karno.

31 Desember 1956

Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI.

21 Februari 1957

Sukarno membekukan sistem demokrasi parlementer yang berlangsung sejak 1950 dan menggantinya dengan demokrasi terpimpin.

14 Maret 1957

Sukarno memberlakukan keadaan perang dan darurat perang (SOB) akibat

banyaknya pemberontakan militer di daerah.

30 November 1957

Terjadi percobaan pembunuhan terhadap Sukarno. Semua pelaku dihukum mati. Para pelaku diidentifikasi sebagai kelompok antikomunis.

5 Juli 1959

Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya membubarkan konstituante (DPR Sementara) dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.

17 Agustus 1959

Sukarno memperkenalkan Manifesto Politik yang oleh MPRS dikukuhkan

menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Manipol memuat lima pokok: UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (USDEK).

30 September 1960

Di depan Majelis Umum PBB, Sukarno menguraikan Pancasila dan perjuangan membebaskan Irian Barat dalam pidato berjudul To Build the World Anew.

1963

Untuk menandingi Olimpiade yang digelar negara-negara Barat, Sukarno

menggelar pertandingan olahraga internasional Ganefo (Games of New Emerging Forces) di Senayan, Jakarta, 10-22 November 1963, yang diikuti 48 negara.

3 Mei 1964

Karena kebenciannya kepada kolonialisme Inggris di Asia, Sukarno menyerukan "Ganyang Malaysia". Indonesia keluar dari PBB dan membentuk Poros Jakarta-Peking.

14 Januari 1965

Partai Komunis Indonesia mulai melancarkan provo-kasi dengan tuntutan untuk mempersenjatai buruh dan tani (angkat-an kelima). Sukarno belum menanggapinya.

26 Mei 1965

Beredar isu "Dokumen Gilchrist" yang menyebutkan adanya dewan jenderal

dalam tubuh angkatan bersen-jata untuk mengambil kekuasaan dari Sukarno.

Juli 1965

Sukarno mulai sakit-sakitan dan D.N. Aidit memerintahkan agar biro khusus PKI menyiapkan gerakan mengantisipasi dampak sakitnya Sukarno.

30 September 1965

Penculikan dan pembunuhan tujuh jenderal AD di Jakarta. PKI, yang memperoleh perlindungan Sukarno, dituding sebagai biang keladinya.

14 Oktober 1965

Mayor Jenderal Soeharto dilantik sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat dan segara membekukan kegiatan PKI dan ormas-ormasnya. Sukarno menolak untuk bertindak tegas terhadap PKI.

11 Maret 1966

Dengan helikopter, Sukarno terbang ke Istana Bogor, setelah mendengar Istana dikepung pasukan tak dikenal. Di sanalah dia menandatangani Supersemar.

20 Juni 1966

Sidang Umum Ke-4 MPRS di Jakarta antara lain menetapkan, jika Presiden

berhalangan tetap, pengemban Supersemar, yakni Soeharto, menjadi presiden.

21 Januari 1967

Pidato pertanggungjawaban Sukarno pada 10 Januari, Nawaksara, ditolak MPRS dan DPRGR menyimpulkan ada petunjuk Sukarno terlibat dalam peristiwa 30 September.

22 Februari 1967:

Sukarno diberhentikan dari jabatan presiden dan digantikan Jenderal Soeharto.

21 Juni 1970:

Sukarno wafat di Istana Bogor setelah menderita sakit yang lama di Wisma Yasa, Jakarta. Jenazah Sukarno dimakamkan di Blitar. Hingga akhir hayatnya, Sukarno tak pernah diadili karena tuduhan pro-PKI.